RAPAT PARIPURNA KE-8 MASA PERSIDANGAN 3 TAHUN SIDANG 2026 DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Gubernur Kalimantan Tengah menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan KUPA dan PPASP Tahun Anggaran 2026 merupakan tahapan penting dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus bentuk komitmen bersama Pemerintah Provinsi dan DPRD untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kondisi serta kebutuhan pembangunan. Di tengah tantangan fiskal, dinamika pendapatan, dan kebutuhan belanja yang terus berkembang, perubahan APBD diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal, meningkatkan kualitas dan efisiensi belanja, serta memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, perlindungan sosial, pengendalian inflasi, dan penguatan ekonomi. Berdasarkan kesepakatan, pendapatan daerah sebesar Rp5,315 triliun lebih, belanja Rp5,541 triliun lebih, penerimaan pembiayaan Rp226,072 miliar lebih, dan pengeluaran pembiayaan Rp833,3 juta lebih. Gubernur juga mengapresiasi kerja sama DPRD dan meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut secara efektif, sekaligus mengajak seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan serta dampak kabut asap dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat.

26    0