JAWABAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PENDUKUNG DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TERHADAP PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

Gubernur Kalimantan Tengah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi berkomitmen menindaklanjuti berbagai masukan fraksi-fraksi DPRD dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan mengutamakan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta manfaat nyata bagi masyarakat. Kebijakan anggaran diarahkan pada pemerataan infrastruktur, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta pendidikan, penguatan PAD dan kemandirian fiskal, optimalisasi aset daerah, pengembangan UMKM, pertanian, pariwisata dan hilirisasi berbasis potensi lokal, serta perlindungan masyarakat melalui penguatan penanganan Karhutla dan jaring pengaman sosial. Gubernur juga menekankan bahwa setiap program harus berorientasi pada hasil dan dampak, bukan sekadar penyerapan anggaran, dengan prioritas pada kebutuhan dasar, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pembangunan wilayah terpencil. Di tengah keterbatasan ruang fiskal dan berkurangnya transfer Pemerintah Pusat, Pemprov Kalteng akan melakukan efisiensi pada belanja nonprioritas, mengoptimalkan PAD dan SiLPA, serta memastikan pengawasan anggaran berjalan secara berkelanjutan agar Perubahan APBD 2026 tetap realistis, tepat sasaran, dan mendukung terwujudnya Kalteng Berkah, Maju, dan Sejahtera.

21    0