RAPAT KOORDINASI PENGELOLA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa pengelolaan hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Menindaklanjuti hasil koordinasi dan supervisi bersama KPK, Sekda meminta seluruh perangkat daerah, TAPD, dan pengelola keuangan memperkuat verifikasi, pengendalian internal, kelengkapan dokumen, serta integrasi data melalui SIPD agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan tepat peruntukan. Sekda juga menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari kepatuhan terhadap aturan, kualitas belanja, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dan langkah perbaikan konkret untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, sehingga setiap rupiah APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalimantan Tengah.

28    0