RAPAT KOORDINASI POKOK PIKIRAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah, RPJMD, RKPD, dan kemampuan keuangan daerah. Sekda mengingatkan bahwa Pokir harus benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, konflik kepentingan, maupun transaksi anggaran, termasuk larangan mencantumkan calon penyedia serta menerima fee atau melakukan ijon proyek. Menindaklanjuti hasil verifikasi MCSP KPK Tahun 2025, Sekda mendorong penyusunan mekanisme pengelolaan Pokir yang terstandar dan terdigitalisasi melalui SIPD, penyesuaian anggaran berdasarkan Standar Harga Satuan, kelengkapan dokumen usulan, serta penguatan proses penelaahan dan verifikasi oleh TAPD dan perangkat daerah terkait. Sekda berharap rapat koordinasi ini menghasilkan kesepahaman dan komitmen bersama dalam memperbaiki tata kelola Pokir, yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara antara TAPD dan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah demi mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

16    0